Dinilai Bermuatan Politis dan Lemahkan Lembaga Adat, Syukuran 4 DPRD Koto Baru Diprotes Anak Jantan
Kegiatan ini dinilai murni politis yang bertujuan untuk memberi Panggung kepada Walikota Petahana (AJB) dalam mensosialisasikan diri pada Pilkada serentak 2020 yang mana dalam kontestasi Pilkada 2020 ini dapat kita pastikan bahwa AJB akan menurunkan Putra Mahkotanya Fikar Azami maju sebagai penggantinya dalam melanjutkan singgasananya yang menduduki 'Kerajaan' Sungai Penuh 2020-2024.
Hal ini disampaikan oleh Khairi, Salah seorang anak jantan Mangku Bando, "Secara politis ini sah-sah saja karna itu hak politik AJB namun secara etika dan estetika politik demokrasi saat ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai etik demokrasi karena sistem pemerintahan Kita bukanlah kerajaan (Monarki/ membangun Dinasti)". Ujarnya.
Dilanjutkannya, "Berbicara Internal di wilayah Adat 9 luhah Koto Baru bahwa apapun perhelatan acara kegiatan anak jantan dan anak batino di wilayah adat Koto Baru harus ada Arah Ajun yang diputuskan secara kelembagaan oleh adat 9 luhah. Secara historis bahwa lembaga adat 9 luhah koto baru merupakan lembaga tertinggi dalam mengurus anak Jantan dan Betino, saya selaku anak Jantan menolak keras kegiatan ini karna hal ini melemahkan kekuatan lembaga Adat diKecamatan Koto Baru". Tegas Khairi.
"Namun demikian, lanjutnya, apabila kegiatan ini diselenggarakan secara pemerintahan itu urusan Birokrat, silahkan saja, jangan melibatkan elemen masyarakat apalagi orang adat unsur 4 Jenis, nah,kegiatan ini dikemas dengan Melibatkan unsur Adat sebagai kepanitiaan untuk ajang politik dengan kemasan tema Syukuran 4 Anggota DPRD yg berasal dari anak Jantan Koto Baru, itu yang kita tidak setuju". Tegasnya lagi.
"menurut saya bersyukur itu sama artinya berterimakasih kepada masyarakat dalam arti kata beberapa Anggota DPRD dari Koto Baru telah dilantik dan sebagai rasa syukur atau terimakasih kepada masyarakat 4 orang anggota DPRD ini harus mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dan kita juga sampaikan ke AJB bahwa SDM Koto Baru dibirokrat itu Banyak kenapa beliau selama 2 periode menjabat tidak ada satupun yang dipakai memegang kewenaangan (Kepala SKPD), jangan memanfaatkan masyarakat hanya ketika butuh setelah itu ditinggalkan bagitu saja". Pungkas Khairi. (064)
