Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mendagri: Cairkan Dana Pilkada Serentak 2020!

Mendagri Tito Karnavian ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
KERINCIEXPOSE.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di 270 daerah untuk segera mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2020. Pencairan dana sangat penting karena tahapan Pilkada akan segera dimulai tanggal 15 Juni 2020.

“Tolong rekan-rekan kepala daerah, usulan atau NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan. Berapapun dicairkan kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu Daerah agar mereka betul-betul memiliki nafas, memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan 15 Juni ini,” kata Tito dalam rapat koordinasi melalui video conference terkait persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Jakarta, Jumat (05/06/2020).

Ia meminta agar pelaksanaan pilkada dan pencairan NPHD tidak diperumit dengan politik transaksional. Alasannya, meski berskala kontestasi lokal, namun Pilkada di 270 menjadi Pilkada Serentak terbesar yang juga berimbas pada stabilitas politik nasional.

Baca Juga : 1,8 Juta Pelanggan PLN Tak Bisa Bayar Listrik karena ID Terblokir, Ini Sebabnya

“Demi bangsa dan negara agar kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan, jangan sampai terjadi transaksional, politik kepentingan kepada penyelenggara dari rekan-rekan kepala daerah. Tolong ini sekali lagi politik memang iya politik lokal, tapi kalau untuk kepentingan nasional, saya kira kita harus satu pemikiran yang sama,” ujar Tito yang mantan Kapolri ini.

Dia meminta penyelenggara Pilkada agar mempertimbangkan durasi kampanye tidak terlampau lama. Hal itu agar bisa memajukan tahapan lainnya yang memang butuh waktu yang lama.

“Teman-teman KPU apakah mungkin masa kampanye masih bisa dipendekkan lagi. Kalau dipendekkan lagi maka implikasinya tahapan lanjutan sebetulnya masih bisa diundurkan awal Juli mungkin dengan adanya penghematan sekian hari. Otomatis dimanfaatkan waktu yang dipangkas itu untuk dipertajam lagi kegiatan-kegiatan yang memerlukan kegiatan misalnya sosialisasi atau pemutakhiran data yang resiko interaksi sosialnya sangat tinggi menjadi lebih rendah karena adanya tambahan waktu,” jelas Tito.

Baca Juga : BI: Inflasi Jambi Mei 2020 Terkendali Sebesar 0,32 Persen

Dia juga meminta agar pelaksanaan Pilkada serentak melibatkan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di masing-masing daerah. Hal itu untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dan memastikan penyelenggaraan pilkada aman bagi masyarakat dan bagi penyelenggara yang terlibat.

“Pelaksanaan Pilkada serentak ini adalah bentuk stimulus dan optimisme dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat bahwa kita bisa bangkit dan bersama melawan Covid-19,” tutup Tito. 

Sumber : Beritasatu.com