Edi Purwanto Dukung RUU Cipta Kerja yang Digodok Pemerintah Pusat
 |
| Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menemui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Otda Kemendagri) (doc/Inilahjambi.com) |
Namun dia menekankan, RUU yang sedang digodok pemerintah itu sejatinya harus menyejahterakan pekerja, buruh dan karyawan outsourcing.
“Kita paham, pemerintah ingin mempermudah investor, sehingga gampang berinvestasi, ini positif, kita dukung, tapi kita juga meminta kesejahteraan pekerja, buruh, dan karyawan outsourcing diperhatikan,” terang Edi Purwanto kepada Inilahjambi.com (media partner kerinciexpose.com), Selasa siang 10 Maret 2020.
Baca Juga : Dihadapan Abdullah Sani, Hardizal Nyatakan Keberatan PDIP Mengusung Fikar
Wakil Ketua Asosiasi DPRD Provinsi se-Indonesia (ADPSI) ini mengatakan, di Jakarta dirinya menemui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Otda Kemendagri), Akmal Malik. Pertemuan dilakukan untuk berkonsultasi dan membahas berbagai isu dan permasalahan seputar RUU (Omnibus Law) Cipta Kerja.
“RUU Cipta Kerja ini kan ranahnya pemerintah pusat, makanya kami konsultasi ke Kemendagri sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat. Kita berharap ada perhatian serius dari pemerintah terhadap RUU ini, jangan sampai malah merugikan masyarakat kita, misalnya terkait persoalan outsourcing, upah, pesangon, dan lain-lain,” papar Edi.
Edi menambahkan bahwa Dirjen Otda meminta DPRD untuk menyerap dan menampung seluruh aspirasi masyarakat terkait RUU Cipta Kerja ini. Untuk selanjutnya disampaikan kepada Kemendagri untuk menjadi bahan masukan dan evaluasi.
Baca Juga : Ahmadi Bertemu Abdullah Sani dan Hardizal, Arah PDIP Kian Jelas
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini menyampaikan, dirinya maupun ADPSI akan terus mendorong Pemerintah Pusat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan buruh terkait RUU Cipta Kerja ini.
“Dalam waktu dekat, akan kita undang semua stakeholders terkait, mulai dari serikat pekerja, mahasiswa, OKP, praktisi, LSM, juga pengusaha untuk sama-sama membedah RUU ini. Rekomendasinya nanti akan kita sampaikan ke Pemerintah Pusat juga wakil kita di DPR RI,” pungkas Edi. (tim)
