Polemik PLTA KMH, Warga 2 Desa Pulau Pandan Harap Pemerintah Turun

Kerinciexpose.com - Proyek PLTA di desa Pulau Pandan Lebih kurang sudah 4 tahun dan masyarakat dua desa Pulau Pandan dan karang pandan Kab.kerinci sangat mendukung proyek strategis nasional ini dengan bukti nyata sejak awal menginjakkan kaki di desa Pulau Pandan jangankan hambatan atau aksi premanisme, "Kecuali pembebasan tanah pribadi itu lain halnya",Satu batang besipun tidak pernah hilang itu menunjukkan bahwa masyarakat dua desa Pulau Pandan dan karang pandan selalu menjaga agar proyek PLTA ini bisa berjalan dengan lancar. 

Namun dengan seiring waktu berjalan pihak dari perusahaan (PLTA) tidak juga menunjukkan etikad baiknya,lebih mengutamakan pendekatan individual dari pada pendekatan secara global,hal ini membuat tanda tanya besar di masyarakat.

Dan dampak" yg mulai ditimbulkan sudah mulai terasa di masyarakat sejak PLTA ini bekerja, Ketidak Adilan sosial di masyarakat, Ganti rugi yg tidak adil, Perpecahan Antar saudara,Dampak lingkungan dan terutama sekali dampak terhadap sumber dari mata pencaharian masyarakat yang mayoritas Lebih dari 80% adalah sungai yang mempunyai manfaat besar bagi masyarakat yg kini sudah sangat menurun penghasilannya tidak seperti sebelum adanya proyek PLTA ini.

Kemudian dampak terhadap pengairan sawah,akses jalan masyarakat dan dampak lainnya yang tidak bisa dijelaskan dg kata".

Masyarakat sudah menyampaikan kepada pihak perusahaan PLTA baik secara lisan maupun tertulis namun dari pihak perusahaan tidak menanggapi dg serius seolah" cuma angin lalu.

Dan pada puncaknya mosi tidak percaya lagi kepada pemerintah Desa   serta lembaga Adat yg dikukuhkan secara megah oleh anak jantan dan anak batino desa Pulau Pandan dan karang pandan yg dinilai sudah berpihak, bermain mata dan mementingkan kepentingan pribadi dg alasan terlalu banyak Tekanan (?).

Kehadiran PLTA ini juga sudah merusak Tatanan kehidupan yg damai dan tenteram yg turun temurun sudah dijaga dari nenek moyang kami wariskan, Terjadinya perpecahan di masyarakat, sikap pemimpin Desa yg seolah-olah mereka tidak tau bahwa mereka ada dari masyarakat demi menutupi banyaknya tanda tanya dan diduga adanya persoalan besar yg sepertinya takut untuk dibuka.

Untuk meluruskan penyampaian Humas dari PLTA Aslori Ilham yg mengatakan bahwa "Kompensasi sudah dibayarkan sesuai hasil musyawarah"

  "- Hasil musyawarah yg mana?"

  "- Siapa yg mengesahkan?"

  "- Apa isi berita acaranya?"

  "- Kapan hasil musyawarah itu dibuat?"

  "- Berapa nilai kompensasi nya?"

  "- Sistem pembayarannya seperti apa?"

  "- Kompensasinya untuk apa saja?"

  "- Dampak jangka panjangnya siapa yang bertanggung jawab?"

Itu semua tidak pernah disampaikan kepada masyarakat banyak,baik Perusahaan sendiri atau dari Pemerintah Desa dan Lembaga Adat.

Karena kesepakatan Terakhir musyawarah di gedung serbaguna desa Pulau Pandan sudah disepakati dan ditanda tangani bahwa untuk permasalahan kompensasi PLTA jika di undang harus dihadiri oleh orang Empat Jenis di desa,yaitu :

 - Kepala Desa

 - BPD 

 - Lembaga Adat 

 - Tokoh masyarakat/Orang tua Cerdik Pandai,Alim ulama 

Dan tidak diizinkan satu atau dua lembaga atau Orang/orang , Namun nyatanya yg datang ke PLTA Danau Kerinci yg katanya di Undang cuma Kepala Desa Pulau Pandan dan Kepala Desa Karang Pandan saja, Itu sudah menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat " ADA APA atau KENAPA "  Kesepakatan sudah dibuat tetapi tidak ditepati oleh ke dua Kepala Desa Pulau Pandan dan Kepala Desa Karang Pandan.

Ini menambah Mosi tidak percaya kepada Kepala Desa Pulau Pandan dan Kepala Desa Karang Pandan.

Kemudian dari pada itu Kepala Desa Pulau Pandan, Kepala Desa Karang Pandan, Lembaga Adat dan BPD Desa Karang Pandan sudah menyatakan TIDAK sanggup lagi untuk mengurus permasalahan ini, "Apakah itu sikat dan tangung jawab dari seorang Pemimpin? "

Kalau tidak sanggup untuk mengurusi masyarakat serta permasalahannya kita harus mundur dari jabatan apapun, Karena pemimpin di pilih bukan cuma untuk menikmati hasil tapi melayani dan menyelesaikan permasalahan dg resiko apapun.

 "Pemimpin di pilih oleh masyarakat bukan perusahaan"

Harapan dari masyarakat desa Pulau Pandan dan karang pandan Kepada Yth Bpk PRABOWO SUBIANTO, Bpk YUSUF KALLA, Bpk GUBERNUR JAMBI, Bpk BUPATI KERINCI, Anggota DPR RI, Anggota DPR PROVINSI, Anggota DPRD KABUPATEN KERINCI,, "Kami masyarakat dua desa Pulau Pandan dan karang pandan sangat mendukung proyek strategis nasional (PLTA) ini dg selalu menjaga Ketertiban, Keamanan dan Kekondusifan Akan tetapi kepada Yth yg kami sebutkan di atas sebagai tempat kami masyarakat dua desa Pulau Pandan dan Karang Pandan menyampaikan segala bentuk keluh kesah dan Aspirasi, Kami mohon dg sangat untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini, Karena ini bukan cuma sekedar Uang Tetapi Demi KEBERLANGSUNGAN KEHIDUPAN ANAK, ISTRI DAN CUCU KAMI KEDEPANNYA.

Kemana lagi kami masyarakat mengadu sementara Pemerintah Desa dan Lembaga Adat sendiri sudah Lepas Tangan dan tidak bisa menepati sumpah dan janji yang pernah mereka ucapkan dulu.

 Dan pesan Kami masyarakat desa Pulau Pandan dan karang pandan kepada PT KMH /PLTA Kerinci Merangin Hidro jangan benturkan-benturkan kami masyarakat dg pihak lain karena ini masalah masyarakat dg Perusahaan pihak lain cuma sebagai penengah bukan Berpihak.

Dan kami masyarakat desa Pulau Pandan dan Karang Pandan akan mempertahankan hak kami sebagai sumber dari mata pencaharian Samapi titik darah terakhir sekalipun.

Ada pun harapan Kami masyarakat desa Pulau Pandan dan Karang Pandan kepada Yth Bpk PRABOWO SUBIANTO, Bpk YUSUF KALLA, Bpk GUBERNUR JAMBI, Bpk BUPATI KERINCI, Anggota DPR RI, Anggota DPR PROVINSI, Anggota DPRD KABUPATEN KERINCI untuk bisa Turun langsung ke masyarakat untuk mengetahui secara langsung akar permasalahannya. (*)